Ketahanan Pangan Jadi Sorotan, Erwin Mailudin : BPK Harus Audit Desa-Desa Dibekasi

ANALISTIKnews.com||Kabupaten Bekasi_Program ketahanan pangan Desa yang dijalankan Pemerintah dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan, kini menjadi sorotan publik di Kabupaten Bekasi.

Sebanyak 20 % anggaran yang bersumber dari Dana Desa digelontorkan pemerintah Desa untuk ketahanan pangan, dianggap belum bersifat ketahan pangan yang berkelanjutan. Pasalnya penyaluran dana desa untuk program tersebut dianggap tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat.

Akhirnya masyarakat menilai, penyaluran anggaran yang cukup besar tersebut dianggap terbuang sia-sia. Hal ini diungkapkan Erwin Mailudin masyarakat Kabupaten Bekasi yang juga salah seorang Pemerhati kebijakan Pemerintah.

Menurut erwin, maksud diadakannya Program Ketahanan pangan Desa adalah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dimasyarakat yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan agar kebutuhan pangan masyakarat dapat dengan mudah terpenuhi.

Akan tetapi menurutnya, anggaran dana desa yang di gelontorkan untuk program tersebut masih terdapat temuan di lapangan bahwa anggaran Dana Desa yang di gunakan untuk ketahanan pangan dari semenjak dilaksanakannya program tersebut hingga sekarang ini tidak berdampak apa-apa, bahkan bisa dikategorikan tidak jelas sehingga anggaran tersebut dianggap terbuang sia-sia.

“Saya bicara untuk wilayah tanah kelahiran saya, saya perhatikan program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab pengalokasian anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah Desa belum terlihat manfaatnya bagi masyarakat karena tidak ada keberlangsungan dan berkelanjutan semuanya selesai begitu saja. penggunaan anggaran tersebut sama saja seperti terbuang sia sia” ungkap erwin kepada media ANALISTIKnews. 09 Oktober 2023.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukannya selama ini, Erwin menceritakan bahwasanya kebanyakan Pemerintah Desa dalam menyalurkan anggaran Ketahanan pangan berfocus kepada peternakan yang dikelola oleh suatu kelompok, yang pada akhirnya dampaknya tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Dan bahkan, ada beberapa Desa Dikabupaten Bekasi tidak jelas kemana arahnya penyaluran anggaran program ketahanan pangan tersebut.

Dalam hal ini, Erwin meminta kepada pihak Pemerintah pusat melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat memeriksa Pemerintah Desa Khususnya di kabupaten Bekasi terkait penyaluran dana program ketahanan pangan.

“Berdasarkan Perpres 104 Tahun 2021 bahwa 20 persen Dana Desa digunakan program ketahanan pangan. Melihat dari tujuan program ini adalah sangat baik pemerintah pusat membuat program ini untuk kesejahteraan masyarakat, namun didesa penyerapannya masih dianggap tabu, dan ini harus dievaluasi.

“Saya meminta kepada BPK agar segera memeriksa atau mengaudit Desa-Desa Dikabupaten Bekasi” tutupnya

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *