Sumbangan Dan Jual Beli Seragam Disekolah Jadi Trend DiBekasi.

ANALISTIKnews||Kabupaten Bekasi_Kegiatan Jual-Beli Seragam dan sumbangan yang ditentukan jumlahnya oleh pihak sekolah kini menjadi trend. Meski sudah dilarang Undang-undang, masih saja didapati Sekolah-Sekolah di Kabupaten Bekasi melakukan hal itu.

Alih-alih penyeragaman dan demi menunjang pasilitas sekolah, jual beli seragam dan sumbangan yang ditentukan jumlahnya oleh pihak sekolah, tetap saja menjadi beban wali murid.Hal ini di ceritakan Hayati, Hayati adalah salah satu wali murid yang anaknya bersekolah di SMA N 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Adanya pungutan-pungutan masuk sekolah yang dibebankan wali murid baginya cukup memberatkan.

Sekolah Negeri yang diharapkan menjadi alternatif baginya agar mendapatkan fasilitas yang ringan agar anaknya tumbuh menjadi anak yang dapat diandalkan, kini redup. Akhirnya dia menilai sekolah Negeri dan Swasta ternyata sama saja, banyak mengeluarkan banyak biaya.

“Sayakan sebagai wali murid mengharapkan anak saya sekolah di negeri, kan Untuk sekolah gratis “. Ucap hayati seraya mengeluh, Rabu 23 Agustus 2023.

Pembelian baju seragam hingga pembangunan gedung yang harganya fantastis hingga jutaan rupiah dianggap cukup membebankan.

“Saya awal masuk PPDB dimintai 3.5 Juta dan untuk seragam besarannya 1.4 Juta, kemudian wali murid dimintai 2.5 Juta dapat di cicil untuk pembangunan fasilitas sekolah” ungkap hayati.

Hayati pun menceritakan, mengenai pungutan yang berdalih sumbangan untuk pembangunan dengan jumlah mencapai 2.5 juta tersebut yang disampaikan pihak sekolah pada saat rapat wali murid beserta komite dan sekolah beberapa hari yang lalu. Sejumlah orangtua murid pun ikut menyampaikan keberatan karena masih adanya sumbangan dengan tujuan untuk membangun fasilitas sekolah.

Keterangan yang didapat dalam rapat pihak sekolah menyampaikan, sumbangan tersebut guna memenuhi seluruh syarat peningkatan mutu. Namun menurut hayati, kebutuhan pasitilas ataupun pembangunan sekolah, itu bukan di bebankan ke wali murid semua sudah di pasilitasi oleh negara.

“Fasilitas itu, adalah kewajiban sekolah atau pemerintah, bukan dibebankan kepada para orangtua” ujar hayati dengan nada sedikit kencang.

Hayati melanjutkan, keberatan wali murid tersebut tidak dipertimbangkan pihak sekolah, hingga forum rapat tetap memutuskan kewajiban orangtua membayar sesuai jumlah uang yang telah ditetapkan dan dimulai pada bulan Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan.

(Ky/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *