Bendahara Desa Di Karawang Potong Oprasional BPD ?

ANALISTIKNEWS.com||Kab Karawang_Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang teriak, Anggaran operasional guna mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi serta kewajiban dan wewenang BPD yang diterima dipangkas habis-habisan tanpa ada kejelasan.

Bak di gondok maling, anggaran Oprasional untuk lembaga BPD yang di gelontorkan melalui tangan bendahara Desa Batujaya, kini tidak seperti tahun sebelumnya.

Dalam sebuah percakapan memalui pesan WhatsApp, dirinya (BPD) merasa heran karena anggaran operasional yang biasanya diberikan bendahara Desa sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kini tidak sepenuhnya lagi diterima, melainkan hanya beberapa persen saja, ada apa??????

“Oprasional BPD awal 11 juta, sekarang Nerima 3 juta” ungkap salah satu anggota BPD Batujaya yang tidak dapat disebutkan namanya, dalam sebuah pesan singkat (WhatsApp.) Pada Kamis 16 februari 2023.

Ini menjadi tanda tanya besar. pemangkasan anggaran Oprasional tersebut dinilai tidak pundamental. Sebab pada saat di mintai dasar hukum atau aturan yang mengikat, Bendahara Desa Batujaya sering menghindar, seperti ada yang ditutup-tutupi.

Hal ini, mengerucut kepada pokok permasalahan yang menimbulkan kecurigaan ditubuh lembaga BPD, sebab pemangkasan anggaran tersebut diduga dilakukan dengan sengaja oleh bendahara, bukan atas dasar turunan dari peraturan.

“Kita tanya perbubnya, kaga mau ngasih Terkait Oprasional BPD” ujarnya, melanjutkan percakapan via WhatsApp.

Lanjutnya, dipangkasnya anggaran Oprasional bukan saja lembaga BPD yang dirugikan, berkurangnya anggaran sama halnya menghambat kinerja lembaga BPD, hal ini seakan memotong langkah atau membatasi ruang gerak seorang anggota BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Secara aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 pasal 20 ayat 1. Tugas dan wewenang BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pengelolaan keuangan Desa. Namun faktanya seperti memotong kaki, anggota BPD dibuat tidak bisa melangkah seakan dibuat mati suri, tugas dan fungsinya menjalankan aturan seperti tidak dianggap.

Imbas dari permasalahan ini, anggota BPD menduga anggaran Oprasional tersebut ada kemungkinan besar diselewengkan.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *