Ketika PJ BUPATI Bekasi Disebut Sporadis

ANALISTIKNEWS – Kali ini kita ulas kinerja PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Dalam menempuh seratus hari kerjanya, banyak orang ramai-ramai menobatkan dirinya sudah segudang kegiatan yang dilakukannya.

Mulai dari pembentukan sejumlah Satgas, persampahan, perizinan bahkan tutup Tempat Hiburan Malam (THM).Ramai tersiar kabar tersebut, tak lantas seirama dengan tanggapan Tokoh Bekasi, Maha Rira ini. Ia menilai tindakan Dani Ramdan memang sangat cekatan.

Namun dari sisi cekatan itu, kata Rira, Dani terkesan sporadis dan tidak tersistematis.

“Hukum alam jika seseorang menjalankan tugas dengan sporadis, disisi lain pasti akan terlihat minus. Nah, dalam menjalankan tugas tidak perlu sporadis. Karena, di dalam seseorang yang menjalankan tugas dengan sporadis, pastinya orang tersebut mengidap kecemasan. Ini akan menghalangi fokus seseorang,” kata Rira, Jumat (23/9/2022).

Sporadis dan tidak tersistematisnya Dani menurut Rira, saat Ia menutup THM Infinity yang berlokasi di Kawasan Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Pada Jumat (16/9) lalu.

Usut punya usut, THM tersebut ditutup secara permanen, dengan dalih telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47. Kata Rira, di situ Ia menggunakan ‘tangan besinya’ agar dapat menggandeng Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk menertibkan Infinity.

“Jika Dani menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2016, entah Dani tidak kontekstual atau memang dirinya polos karena baru masuk Kabupaten Bekasi,” kelakar Rira.

Rira menjelaskan, Dani dalam hal ini harus memperjelas untuk membentuk masyarakat yang teratur, Karena hukum hingga saat ini masih dijadikan sarana untuk mencapai terwujudnya keadilan sosial. Jika Pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan ketidakjelasan dalam merealisasikan Perda, bagaimana nasib masyarakat bawah lainnya.

“Ini kan tidak jelas. Adapun jenis usaha pariwisata yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat 1 sesuai dengan norma agama. Dalam kenyataannya, bukan hanya Infinity saja, yang lain juga harus ditutup jika berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016, PJ Bupati Bekasi.

Ditambahkan Rira, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus tegas dan terarah jika bergerak. Apalagi bertindak terhadap investor. Rira menganjurkan, penutupan Infinity harus serempak diberlakukannya kepada pengusaha sejenisnya. Khususnya di wilayah Lippo Cikarang. Namun, lanjut Rira, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus menyiapkan aturan yang selaras dengan tujuannya.

“Penutupan Infinity ini tanpa ada embel-embel Perda 3 Tahun 2016 juga pasti di tutup, karena melanggar norma lain. Contohnya LC mengenakan seragam. Nah, anjuran saya, jika Dani mau menutup semua THM di Kabupaten Bekasi, setidaknya Dia menggunakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Cuma izin dulu ke Jokowi untuk segera memberikan perbaikan ke Mahkamah Agung,” pungkas Rira.

(rm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *