Ini Perjalanan Hukuman Pinangki dan Kritisnya Netizen

Analistiknews.com||Jakarta_Terpidana kasus red notice Djoko Tjandra sekaligus mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat pada Selasa (7/9/2022). Pinangki sebelumnya mendapat pemotongan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Yuk simak beritanya.

Bebasnya Pinangki sontak membuat ribuan netizen gempar hingga mengeluarkan jurus-jurus kritisnya. Diantaranya sebagai berikut;

Akun Facebook @Minggus Hariantohttps://www.facebook.com/MinggusHarianto84″Alhamdulillah hukum selalu berpihak kepada Koruptor, sungguh negara yg sangat ramah kepada Koruptor, semoga para Koruptor sehat-sehat aamiin.”

@AnitaMardalena https://www.facebook.com/anita.mardalenaEnak yah jd koruptor, aparat hukum mempermainkan hukum dgn menerima suap..cuma divonis 4 thn,dan cukup 2 thn aja bisa bebas bersyarat..Hidup koruptor..Hidup aparat pemakan suap..Nyaman benar hidup di negeri kita ini…tanahnya subur makmur dan sangat baik kpd koruptor…tp kejam ke rakyat kecil..”

@Alpian Achmadhttps://www.facebook.com/alpian.achmad”Koruptor diperlakukan istimewa oleh aparat penegak hukum, tapi hati2 salah ngomong di medsos hukumanya 5 tahun…hukum tajam kebawah tumpul keatas, sedih…”

Ini perjalanan hukuman Pinangki. Jaksa hanya menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Eks Jaksa itu terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, ia juga melanggar pasal pencucian uan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU.

Dari vonis 10 tahun penjara, Pinangki pun mengajukan permohonan banding. Dalam permohonan bandingnya, Korps Adyaksa setuju dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa meminta hakim pengadilan tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu terungkap dalam permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

JPU juga menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Adapun yang menjadi alasan JPU mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak JPU apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Dan akhirnya, dalam putusan hukuman Pinangki dikurangi 60 persen atau 6 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian, Pinangki hanya dihukum penjara selama 4 tahun. Ia mulai ditahan pada Agustus 2020.

(rm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *