Anggaran Desa Diserap Kegiatan Diduga Fiktif Ada Di Bekasi

Analistiknews||Kab Bekasi_Bernilai puluhan juta, Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2021 diduga fiktif.

Pasalnya, beberapa kegiatan fisik yang tercantum dalam pelaporan Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021 pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut sampai saat ini diduga belum dikerjakan.

Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju yang enggan disebutkan namanya membeberkan kepada analistiknews.com dikantornya.

Ia mengatakan, bahwa beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam pelaporan Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021 pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan dalam item pengadaan Poskamling dan pemasangan kanopi halaman kantor, rencananya baru akan dikerjakan ditahun ini (2022).

“Sebenernya ditahun 2021 sudah deh, Harusnya gitu. Untuk monitoring diKadus 3 RT 09 saya belum tau, kemarin Sekdes bilang untuk Poskamling di Kadus 3, segera”paparnya diruang Kantor BPD Sukamaju. Kamis 07/07/2022.

Dia juga menegaskan bahwa ditahun 2021 untuk pembangunan Poskamling belum napak ada pembangunanya.

“Untuk pembangunan Poskamling, belum ada” jelasnya.

Jelas saja hal itu menuai pertanyaan besar, dilarikan kemanakah anggaran yang diduga telah diserap tersebut?. Bahkan pada saat di tanyakan terkait kegiatan pembangunan Kanopi halaman kantor Ia terlihat kebingungan.

Pada saat mencoba konfirmasi terkait kebenaran hal tersebut dengan pihak Pemerintah Desa Sukamaju, Bendahara dan Sekretaris Desa Sukamaju sampai saat ini tidak memberikan jawaban. Bukan hanya itu, lebih mencengangkan lagi, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ditahun 2021 lanjuta Ia, Dirinya mengaku belum menerimanya sehingga dia mengaku kesulitan untuk melakukan evaluasi dan monitoring (Monev).

Segala tahapan pemanggilan secara bersurat kepada Pemerintah Desa Sukamaju telah dilakukan BPD, Namun tidak ada respon. Secara prosedural ia menganggap sudah dilakukan dan telah gugur sudah tanggung jawab BPD.

“Kalau terkait masalah pekerjaan, biasanya kita langsung. Pemerintah Desa memberikan informasi, ada kegiatan ini, untuk tahap ini ada kegiatan ini”.

“Kalau LKPPD ditahun 2021, engga. Sebenarnya wajib” tutupnya.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak Pemerintah Desa Sukamaju baik Kades, Bendahara maupun Sekdes Sukamaju soal adanya hal tersebut.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *