PJ Kades Karangharja Jadi Tersangka Korupsi, Bendaharanya?

Analistiknews||Kab Bekasi_Pasca ditetapkannya DT(50) mantan Pj Kepala Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa tahun anggran 2018 oleh Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Metro Bekasi pada Kamis tanggal 07 April 2022 lalu, saat ini muncul pertanyaan-pertanyaan besar mungkinkah DT bermain sendiri ataukah ada oknum lain yang juga ikut terlibat didalamnya?

Pasalnya, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. DKI Jakarta, Tersangka DT terbukti melakukan pencurian uang negara yang dalam hal ini adalah (korupsi uang Dana Desa) pada tahun 2018 dengan mengakibatkan Kerugian Negara sebesar RP. 348.124.720 yang diduga untuk kepentingan pribadi, tidak menutup kemungkinan ada campur tangan lain yang juga ikut bermain.

Hal ini pun disampaikan Ketua Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya Misra SM, selain bentuk apresiasi yang diberikan atas kinerja kepolisian, Misra juga meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas, sebab menurutnya terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan DT tidak menutup kemungkinan ada peran serta orang lain.“Apresiasi buat Kepolisian yang sudah menangkap DT dan dijadikan tersangka korupsi, tapi harus diusut tuntas, sebab tidak menutup kungkinan ada keterlibatan dan peran serta perangkat lain. Bagaimana dengan Bendaharanya?,” ucap ketua MOI Bekasi Raya kepada wartawan. Jumat 08/04/2022.

Bukan hanya itu, tanda tanya besarpun mengarah kepada pihak-pihak lain, bahwasanya setiap pengalokasian anggaran Dana Desa sudah melalui pemeriksaan yang ketat baik dari pihak hak Pemerintah Kecamatan maupun Inspektorat Kabupaten Bekasi, kenapa masih saja ada temuan kasus tindak pidana Korupsi seperti yang terjadi pada DT, apakah pemeriksaan tersebut hanyalah pormalitas semata?

“Setiap pengalokasian anggaran yang bersumb dari anggaran Dana Desa, akan ada pemeriksaan baik dari pihak Kecamatan maupun Dari pihak Inspektorat, kenapa masih saja luput dari pantauan mereka, ada apa? Apakah pemeriksaan yang dilakuan hanyalah sebuah pormalitas?”cetusnya

“Saya berharap, pihak yang berkaitan didalamnya agar bekerja sesuai aturan yang ada, apabila ada sesuatu kejanggalan atau temuan didalam pengelolaa keuangan Desa, bukan lagi pembinaan sifatnya tapi harus dilakukan tindakan” tutupnya.

(red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *