Kebijakan APBD Kab Bekasi Diduga Tak Berprinsip Pada Pancasila

Analistiknews||Kab Bekasi_hasil analisa Bhagasasi Institut Kabupaten Bekasi, Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi diduga lebih memprioritaskan pegawai Negeri Sipil (PNS) ketimbang masyarakat pada umumnya.

Hal tersebut diungkapkan keterwakilan Bhagasasi Institut Kabupaten Bekasi Muhammad Ifky Arendas. Kata dia jika dipersentasekan, APBD Kabupaten Bekasi untuk PNS lebih besar ketimbang untuk kepentigan masyarakat.

Padahal, menurut sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2020 jumlah PNS di Kabupaten Bekasi hanya berkisar 11,584 orang, Sedangkan jumlah warga Kabupaten Bekasi mencapai sebesar 3.11 Juta jiwa.

“Sangat wajar ketika pembangunan di Kabupaten Bekasi lambat. Karena terjadi disorientasi dalam kebijakan APBD. Yang seharusnya berimbang antar kebutuhan masyarakat dan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat,” ucap ifki kepada media Analistiknews, Minggu (03/04/2022).

Ifky juga menilai, alokasi APBD yang tidak efisien membuat pemenuhan visi-misi menjadi tidak maksimal. Dalam realisasi APBD pun diduga tidak efisien, sering kali terjadi kegagalan dalam proses pembangunannya bahkan sering terdapat Mark up didalamnya. ” Sumber dokumen APBD 2021 dan APBD 2022″.

Ifky memaparkan, kondisi belanja operasi sangat berbeda jauh dengan belanja modal, terlihat pada tahun 2021, besaran belanja modal hanya diangka Rp 897.684.013.100 dan pada tahun 2022 diangka Rp 811.460.021.101.

Sedangkan untuk belanja operasi besarannya mencapai Rp 4.725.325.823.248, di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp 2.349.495.607.439 serta untuk belanja barang dan jasa Rp 2.206.755.079.499.Serupa pada tahun 2021 untuk jumlah belanja operasi Rp 4.997.754.683.166, didalamnya terdapat belanja pegawai 2.211.304.353.235 untuk belanja barang dan jasa 2.614.185.197.530, angka ini yang ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja yang bersifat internal pemerintah.

Seperti halnya di dinas pendidikan, sebesar 86,40%-nya dialokasikan untuk belanja operasi, dan hanya 14,60% untuk belanja modal.

Kemudian hal serupa terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, sebesar 82,2% untuk belanja operasi. Sedangkan belanja modalnya hanya 17,8%.

“Artinya aktivitas pelayanan dasar yang berbicara pendidikan dan kesehatan, hanya memprioritaskan keperluan internal pemerintahan,” ujar dia.

Ifky pun menegaskan bahwa kebijakan APBD merupakan alat akuntabilitas kebijakan ekonomi dan otoritas pengendalian arah kebijakan daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

(Andani/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *