Main Proyek Desa, Anggota BPD Diduga Tabrak Aturan Undang-undang

Analistiknews_Proyek pengadaan Billboard yang menelan anggaran sebesar Rp.17.500.000 yang bersumber dari Anggaran Desa tahun 2021 dengan tujuan dapat digunakan untuk sarana informasi Desa.

Hal ini diduga menjadi ajang bisnis dikalangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun, terdapat desas desus atau isu yang beredar mengenai anggota BPD di Kabupaten Bekasi yang menjadi penyuplai atau pelaksana kegiatan pengadaan Billboard yang ada di masing-masing Desa seKabupaten Bekasi.

Padahal didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 Tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, melainkan bukan menjadi pelaksana kegiatan Desa.

Bukan hanya itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permdagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dijelaskan bahwa Anggota BPD dilarang yang diantaranya adalah sebagai pelaksana proyek Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal ini Maman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menegaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh menjadi penyuplai atau main proyek desa yang menggunakan anggaran Desa.

“Tidak boleh, BPD sama dengan DPRD, BPD adalah DPRD nya Desa,” ujar Maman

Diketahui, sampai dengan saat ini sudah beberapa Billboard terpasang di beberapa Desa Khususnya di wilayah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *