Ketua DPK KNPI Cabangbungin Pinta Pengawas Dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Dapat Bekerja Ekstra

Analistiknews_Bukan hanya sekali bahkan berkali-kali, kegiatan pembangunan infrastruktur diKabupaten Bekasi menuai kritik, baik dari kalangan masyarakat maupun lembaga dan bahkan sering kali menjadi sorotan media.Namun tiap-tiap kritikan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga atau informasi yang diberikan media baik cetak maupun online mengenai pekerjaan yang dianggap tidak sesuai, jarang sekali direspon baik dan penanganan yang cepat apapagi adanya tindakan tegas oleh oleh Dinas-Dinas terkait.

Hal tersebut ditandai dengan masih adanya informasi atau kritikan-kritikan ditiap tahun terselenggaranya kegiatan yang menyangkut dengan kurang maksimalnya atau pekerjaan yang diduga tidak sesuai spek, salah satunya diduga terjadi pada kegiatan pembangunan jembatan penghubung kampung Garon tengah RT 006/003 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin yang saat iniasih dalam proses pengerjaan.

Padahal, komplen atau singgungaan terhadap pejabat terkait yang memiliki kewenangan didalamnya seringkali dilontarkan, bertujuan Dinas terkait dapat melakukan tindakan secara aturan yang membuat efek jera bagi para kontraktor atau pelaksana kegiatan yang nakal, dalam hal ini adalah Mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan M Samsul Rizal Ketua DPK KNPI Cabangbungin terpilih. Dia mengatakan, digelarnya kegiatan fisik oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan tujuan meningkatkan infrastruktur diKabupaten Bekasi khususnya di Cabangbungin selalu ada Kritikan yang muncul baik secara pemberitaan maupun dengan cara langsung bersurat, namun masih saja didapati pekerjaan yang diduga tidak mengikuti (SOP) Standard Operating Procedure atau prosedur operasi standar.

“Setiap Tahun kegiatan Fisik digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi diwilayah Kecamatan Cabangbungin, setiap tahun pula ada saja Kritikan yang terlontar baik dari masyarakat maupun lembaga yang dituangkan dalam pemberitaan, dan bahkan ada juga lembaga yang langsung bersurat. Akan tetapi masih saja ada kegiatan yang seakan tidak mengikuti S.O.P” ujar ketua DPK KNPI Cabangbungin. Sabtu 20/11/2021

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi harusnya lebih selektif lagi dalam memilih mitra, dan kalau perlu beri tindakan sesuai dengan aturan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan tujuan pembangunan infrastruktur diKabupaten Bekasi khususnya di Cabangbungin bisa berkualitas dan Terjaga mutunya.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih selektif lagi dalam memilih mitra kerja agar pembangunan di wilayah Kecamatan Cabangbungin dapat terjaga mutu dan kualitasnya, karena permasalahan di Cabangbungin bukan hanya dari segi infrastrukturnya saja, jadi tidak selalu saja berfokus pada kegiatan fisik” cetusnya.

Samsul Rizal juga berharap kepada Dinas Terkait yang menugaskan stafnya dalam segi pengawasan, dapat lebih ekstra lagi dalam mengamati atau mengontrol setiap kegiatan dan dapat merespon langsung dikala ada keluhan baik dari masyarakat, lembaga maupun adanya informasi yang disampaikan melalui pemberitaan.

Dan bukan hanya itu, dia juga meminta kepada pihak Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang memiliki kewenangan dalamnya, dapat menegur atau memberikan sanksi tegas secara aturan agar tidak ada lagi mitra kerja kabupaten Bekasi yang nakal dalam melaksanakan kegiatan khusunya diwilayah Cabangbungin.

Saya berharap kepada pengawas kegiatan dilapangan dapat lebih eksta lagi agar para pelaksana kegiatan dapat bekerja sesuai dengan aturan, dan saya juga meminta kepada pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang dal hal ini adalah salah satu pungsi dan tugasnya, dapat melakukan tindakan sesuai aturan kepada Dinas dikala ada mitra kerja pemerintah yang nakal diakla mengerjakan suatu kegiatan” tutupnya.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *