Kasus Mafia Tanah Menjamur KNPI & OKP Minta Camat Tambun Utara Awasi Program PTSL

Analistiknews_Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) merupakan inovasi Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Namun adanya program PTSL, seakan membuka peluang bagi para mafia tanah yang menjadi aktor pembantu untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan Maladministrasi.Hasan Ketua terpilih Dewan Pimpinan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Tambun Utara mengungkapkan, dari hasil diskusi bersama para pemerhati kasus mafia tanah kalibata jakarta, kurang lebihnya 250 kasus mafia tanah sejak 2018-2021 dan 130 pegawai BPN terlibat.

“Dari hasil Diskusi kami di kalibata Jakarta bersama para pemerhati kasus mafia tanah, Kami mendapati kurang lebih 250 kasus mafia tanah yang melibatkan hampir 130 pegawai BPN didalamnya yang terjadi sejak tahun 2018 hingga saat ini” ungkap Ketua DPK KNPI Tambun Utara, Rabu 17/11/2021

Dia pun menceritakan dari beberapa kasus yang viral saat ini, ada salah satu kasus yang menarik terjadi di Desa Durian Kabupaten Kuburaya dengan dugaan memalsuan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang melibatkan oknum Kepala Desa, perangkat Desa dan pegawai BPN dengan cara dengan memerankan seseorang seolah-olah sebagai penggarap yang memiliki tanah.

“Dari beberapa kasus yang viral, ada kasus yang Menurut kami menarik. Ada kasus palsuan SPT yang dilakukan Kades, perangkat dan pegawai BPN yang terjadi di Desa Durian Kabupaten Kuburaya, modus operandinya dengan memalsukan warkah surat pernyataan tanah (SPT) dengan menjadikan pigur seseorang seolah-olah orang tersebut adalah penggarap yang memikiki tanah padahal orang tersebut sudah kongkalikong, bukan penggarap apalagi pemilik tanah dan SHM yang diterbitkan atas nama keluarga dan colega tersangka dan masyarakat kecil lah yang menjadi korban kerakusan sang kades” jelas Hasan.

Mengacu pada kasus-kasus yang tengah tejadi belakangan ini, Arif Rahman aktivis pemuda dan mahasiswa Kab Bekasi yang berdomisili di Kecamatan Tambun Utara mengharapkan kepada pihak Pemerintah Kecamatan, Khusunya Camat Tambun Utara agar terlibat langsung dan lebih aktif dalam fungsi pengawasan program PTSL. Jangan sampai PTSL menimbulkan permasalahan yang menjadi konflik tanah nantinya.

Sebab, Arif menganggap Di wilayah Kecamatan Tambun Utara masih banyak tanah yang dulunya merupakan aset pemerintah atau milik negara, jangan sampai membuat para mafia tanah bermain di wilayah Tambun Utara sehingga dapat merugikan pihak lain bahkan merugikan Negara.

“Saya meminta kepada Camat Tambun Utara agar lebih aktif lagi dalam segi pengawasan dalam program PTSL ini, jangan sampai merugikan pihak lain bahkan merugikan negara itu sendiri karena di Tambun Utara banyak tanah yang dulunya merupakan aset negara jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan bahkan memperkaya pribadi” ujar Arief Rahman

“kami juga sedang melakukan pengawasan bersama parapemerhati kasus mafia tanah akan bidang tanah sawah yang sangat luas saat kita cek di ATR/BPN sudah berwarna kuning yg kami curigai berubah menjadi hak milik perorangan di salah satu Desa, Saya berharap adanya transparasi dari dari program nasional ini” tambahnya.

Belajar dari kasus-kasus yang ada, oleh karenanya hal ini ini perlu di jadikan pelajaran.Dan dalam hal ini, Arif serta Hasan meminta kepada Pemerintah Kecamatan Tambun Tambun Utara untuk memerintahkan kepada panita PTSL dan pihak BPN untuk memasang di papan informasi yg ada di Desa dan Kecamatan terkait data nama pemohon pembuat sertifikat program PTSL untuk meminimalisir upaya praktik mafia tanah dan menyerahkan data hasil kerja atas nama SHM yang di hasilkan dari program PTSL.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *