Pengembangan Kasus Buldozer, Kejari Kabupaten Bekasi Kembali Tetapkan 1 Tersangka

Analistiknews_Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan 3 unit Alat Berat Grader (Buldozer) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 dengan menelan anggaran sebesar Rp. 8.400.000.000 dengan nilai harga satuan Rp. 2.800.000.000,- yang beberapa waktu lalu telah menetapkan tersangka DS Pejabat Pengelola Kegiatan (PPK) dinas Lingkunfan hidup Kabupaten Bekasi, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kembali menetapkan 1 tersangka.

Berdasarkan hasil Penyidikan dan gelar perkara dalam perkara aquo, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Subjek Hukum atas nama :“SP” (Marketing PT. United Equipment Indonesia).

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan satu tersangka lagi perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat berat buldozer pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019,” kata Kasi Intelejen Kajari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo, Rabu (03/11/21).

Dalam hal ini, pihak Kejari Kabupaten Bekasi menerangkan, komponen biaya penawaran harga yang diberikan perusahaan/pemilik barang bulldozer dalam survey harga khususnya pada penwaran harga PT. United Equipment Indonesia telah memuat komponen biaya keuntungan dan PPN namun PPK menambahkan kembali komponen biaya PPN sebesar 10 % dan juga keuntungan penyedia sebesar 10 % dalam analisa penyusunan HPS, Sehingga terdapat adanya kemahalan harga atas double komponen biaya keuntungan dan PPN sebagai pengeluaran keuangan negara yang seharusnya bukan merupakan / tidak perlu dikeluarkan oleh negara dalam prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa melanggar Pasal 6, 26 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sehingga akibatnya terdapat sedikitnya senilai Rp. 1.463.022.000,- merupakan potensi kerugian negara atas persekongkolan dalam pengadaan tender cepat alat berat bulldozer Dinas Lingkungan Hidup sehingga keuntungan penyedia tidak dihitung dan dinilai sebagai kerugian negara.

Sangkaan PasalPasal 2 dan / atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk saat ini, tersangka dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *