Kasus Buldozer, Ketua MOI BEKASI : Masyarakat Pertanyakan Kinerja Kajari Bekasi

Analistiknews_Dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat berat Grader (Buldozer) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bekasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 8,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019, sampai saat ini belum saja terungkap.

Kasus yang sudah kurang lebih satu tahun berjalan ini, sontak membuat masyarakat pertanyakan kinerja Kajari Kabupeten Bekasi.

Misra SM, Ketua MOI Bekasi Raya

“Warga Bekasi menanti kerja nyata Kajari, Kasus Buldozer yang sudah terpublikasikan, tapi sudah setahun belum ada yang ditangkap siapa oknumnya?Jangan sampai warga Bekasi tidak percaya lagi dengan penegak hukum berlambang timbangan itu, “ujar Misra, SM ketua MOI Bekasi Raya, Selasa (12/10/21).

Terkait dugaan tersebut, Misra pun mengatakan pernah mempertanyakan hal itu kepada Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko.

Menurut Misra, dalam pertanyaan yang dilontarkannya, Barkah Dwi Hatmoko menjawab pihaknya saat ini masih melakukan penyidikan agar menemukan tersangka dugaan Tipikor pada pengadaan alat berat Grader (Buldoser) pada Dinas LHK Kabupaten Bekasi.

“Sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan kegiatan penyidikan masih dilakukan guna menemukan tersangkanya” ucap Misra, seraya menirukan kalimat Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi.

“Segera mungkin jika memang sudah layak secara alat bukti kami sampaikan” sambungnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan alat berat Grader (Buldozer) merek zoomlion type ZD220S-3 di tahun 2019 dan proses pencairan di akhir tahun 2020, dilaksanakan saat posisi Kepala Bidang Kebersihan pada DLHK Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Supriyanto.

Namun proses mutasi (Red-31 Oktober 2019), kepada bidang kebersihan digantikan Khaerul Hamid, dan Kepala Seksi (Kasie) Kebersihan Jalan dan Lingkungan DLH, Ariestia Johari.

Kasus dugaan mark-up pengadaan alat berat Buldozer senilai Rp 8,4 miliar sudah dimulai dari kegiatan seksi intelijen Kejari Kabupaten Bekasi. Temuan intelijen tersebut telah berjalan sejak 2020 lalu, dan sampai saat ini baru hanya berupa pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap pihak pengadaan, pelaksana dan penyedia barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bekasi.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *